Perundingan untuk kembali ke perjanjian internasional yang membatasi program nuklir Iran bukan prioritas saat ini bagi AS, kata Departemen Luar Negeri AS, Rabu (4/1).
Juru bicara Ned Price mengatakan kepada para wartawan bahwa perjanjian nuklir 2015, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama, “belum menjadi agenda selama beberapa bulan sekarang ini.”
AS meninggalkan perjanjian tersebut pada tahun 2018 di bawah presiden ketika itu, Donald Trump, yang berpendapat bahwa perjanjian itu terlalu menguntungkan Iran dan kemudian memberlakukan kembali sanksi.
Iran menanggapi dengan menjauh dari komitmennya di bawah perjanjian itu, yang dimaksudkan untuk mengatasi kekhawatiran bahwa negara itu sedang membuat senjata nuklir. Iran membantah tuduhan tersebut. Dan setelah AS mundur dari perjanjian itu, Iran meningkatkan cadangan uranium yang diperkaya, menggunakan mesin sentrifugal yang lebih canggih, dan memperkaya uranium ke kadar yang lebih tinggi.
Price pada Rabu (4/1) mengatakan bahwa setelah Iran mengingkari persyaratan untuk memasuki kembali perjanjian itu pada akhir tahun lalu, AS kini berfokus untuk “melakukan semua yang kami bisa untuk mendukung hak-hak universal rakyat Iran” di tengah-tengah protes yang telah berlangsung sejak September, dan pada peran Iran dalam mendukung invasi Rusia terhadap Ukraina.
Price menyebut Iran sebagai “salah satu tantangan paling rumit yang kami hadapi,” mengutip program nuklir negara itu serta “aktivitas jahatnya di seluruh Timur Tengah.”
“Dan sekarang apa yang dilakukan terhadap rakyatnya sendiri – penindasan, kekerasan yang dilakukannya terhadap warga pemberani Iran yang turun ke jalan-jalan; dan dukungan militer, bantuan keamanan yang diberikannya kepada Rusia – semua ini memperparah dan mewakili salah satu tantangan paling sulit yang kami hadapi,” kata Price. [uh/ab]
Sumber: www.voaindonesia.com
